BUKU HUKUM

Showing 341-360 of 731 items.
#JenisJudulTahun 
   
341PeraturanPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Buku 22014Detail
342PeraturanPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Buku I 2014Detail
343PeraturanPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 20102011Detail
344PeraturanPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 20122012Detail
345PeraturanPeraturan Kepegawaian Tahun 20072007Detail
346PeraturanPeraturan Pelaksanaan tentang Dana Perimbangan, Pengelolaan, Pertanggungjawaban serta Pinjaman Keuangan Daerah2000Detail
347PeraturanPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 20002000Detail
348PeraturanPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi2000Detail
349PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah2000Detail
350PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai2000Detail
351PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom2000Detail
352PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom2000Detail
353PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 20112012Detail
354PeraturanPeraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Undang-Undang Perpajakan2000Detail
355PeraturanPeraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 1999Detail
356PeraturanPeraturan Praktis bagi Penyelenggara Otonomi Daerah2000Detail
357PeraturanPeraturan Praktis bagi Penyelenggara Otonomi Daerah Suplemen 12001Detail
358PeraturanPeraturan Praktis bagi Penyelenggara Otonomi Daerah Suplemen 102005Detail
359PeraturanPeraturan Praktis bagi Penyelenggara Otonomi Daerah Suplemen 112006Detail
360PeraturanPeraturan Praktis bagi Penyelenggara Otonomi Daerah Suplemen 122006Detail